Kantor Beriita Internasinal Ahlulbait - ABNA – Dewan Wilayah Sayyidah Zainab di pinggiran Damaskus mengeluarkan surat edaran resmi yang mewajibkan seluruh pemilik toko, biro perjalanan, dan fasilitas kesehatan untuk mengganti nama unit usaha mereka yang menggunakan nama-nama yang merujuk kepada keluarga Ahlulbait as dalam waktu satu bulan sejak 25 Mei 2025.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa penggunaan nama-nama yang mengandung muatan sektarian, keagamaan, etnis, atau politik tertentu dilarang. Para pelaku usaha diminta menghindari nama-nama yang memberi kesan keberpihakan kepada kelompok agama atau mazhab tertentu.
Sayyidah Zainab, sebuah kawasan berpenduduk lebih dari 136 ribu jiwa di selatan Damaskus, dikenal sebagai pusat ziarah Syiah karena keberadaan makam Sayyidah Zainab, putri Imam Ali as dan Sayyidah Fatimah sa. Selama konflik Suriah, kawasan ini kerap menjadi target serangan kelompok teroris takfiri seperti ISIS dan Jabhat al-Nusra.
Pada Januari 2016, serangan bom mobil di dekat makam Sayyidah Zainab menewaskan 71 orang dan melukai puluhan lainnya. Meskipun telah beberapa kali direnovasi, kawasan suci ini masih menjadi simbol utama kehadiran dan identitas Syiah di Suriah.
Laporan terbaru juga menunjukkan bahwa tekanan terhadap minoritas, termasuk Syiah, terus berlanjut. Pada Maret 2025, lebih dari 200 orang dari komunitas Alawi dibantai di desa Sanubar oleh kelompok bersenjata. Laporan Kemenlu AS tahun 2023 menyebutkan bahwa berbagai kelompok minoritas seperti Yahudi, Yazidi, Druze, Kristen, dan Syiah masih menghadapi diskriminasi baik dari kelompok milisi bersenjata maupun lembaga negara.
Surat edaran baru ini, yang menuntut penghapusan nama-nama Ahlulbait dari ruang publik di Sayyidah Zainab, dikhawatirkan akan memperkuat persepsi diskriminasi dan menambah tekanan terhadap identitas Syiah di Suriah. Di tengah kerapuhan hukum dan ketidakadilan yang dialami kelompok minoritas, langkah-langkah simbolik semacam ini dapat memicu kecaman luas dan mengganggu stabilitas sosial. Pemerintah diharapkan segera mempercepat reformasi dan melindungi hak-hak semua warga tanpa diskriminasi.
Your Comment